Presiden Joe Biden tentang kebutuhan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah berfokus pada keadilan dan hak asasi manusia bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita akibat spaceman slot konflik yang berkepanjangan. Biden menegaskan bahwa keadilan mendasar bagi Suriah harus tercapai dengan cara mengakhiri pemerintahan otoriter Assad yang telah menggunakan kekuatan militer dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, yang menyebabkan kematian dan pengungsian massal.
Sejak awal konflik di Suriah pada tahun 2011, rezim Assad telah menghadapi tekanan internasional karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan kimia terhadap warga sipil, pembunuhan massal, dan penahanan tanpa proses hukum. Banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mengutuk tindakan Assad dan memberlakukan sanksi terhadap rezimnya.
Pernyataan Biden ini bisa diartikan sebagai bagian dari komitmen Amerika Serikat untuk mendukung perubahan politik yang lebih inklusif di Suriah. Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi tantangan besar, karena situasi di Suriah sangat kompleks, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, baik yang mendukung Assad maupun oposisi, serta keterlibatan aktor-aktor internasional seperti Rusia dan Iran yang mendukung rezim tersebut.
Pada saat yang sama, Biden dan pemerintahannya berusaha menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan upaya-upaya diplomatik yang lebih luas untuk mencari solusi politik yang bisa membawa perdamaian dan stabilitas bagi Suriah dan kawasan sekitarnya.
Kritik terhadap kebijakan ini mungkin muncul dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa menggulingkan rezim Assad tanpa adanya rencana jelas untuk pemerintahan transisi bisa memperburuk ketegangan atau bahkan memperpanjang konflik. Namun, bagi banyak pihak, pengakhiran pemerintahan Assad dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan keadilan bagi rakyat Suriah dan mengakhiri pemerintahan yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kehancuran negara itu
